Krisis Venezuela

Oleh Fitriani

Pada 1 Agustus 2017 dua pemimpin oposisi Venezuela ditangkap di rumah, salah satu diseret ke jalan masih dalam pakaian tidur.

Hal ini menggambarkan betapa tak sabar rezim Presiden Nicolas Maduro untuk menciduk mereka. Kini Leopoldo Lopez dan Antonio Ledezma ditahan di penjara militer Ramo Verde, di selatan ibu kota Caracas. Mereka dituduh melanggar persyaratan tahanan rumah dengan merencakan lari ke luar negeri. Tuduhan yang ditentang keduanya.

Penangkapan terjadi setelah Minggu, 30 Juli 2017, negara itu menjalankan pemilihan suara untuk memilih anggota Majelis Konstitusi. Majelis ini rencananya bertugas merevisi dasar negara dan memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada badan lainnya. Sasaran pertama perubahan konstitusi adalah pelemahan parlemen, sebab saat ini parlemen dikuasai oleh oposisi yang tidak puas atas kinerja pemerintah.

Oposisi menolak pemilihan suara karena dianggap tak dibutuhkan. Hal ini membuat semua calon yang maju berasal dari partai pendukung Maduro. Upaya pemenjaraan pimpinan oposisi berlangsung untuk membungkam protes akan kecurangan pemilihan suara yang menyatakan pendukung Maduro menang total. Dengan pemenjaraan dan teror fisik yang sudah berlangsung berbulan-bulan terhadap oposisi, penghentian pilkada di daerah di mana oposisi akan menang, serta pengerdilan parlemen, Venezuela masuk ke kategori negara otoritarian.

Maduro yang memilih menggerakkan personel keamanan ketimbang berdialog menunjukkan tendensi negara itu berada di bawah kepemimpinan diktator.

Dari kaya ke krisis

Perkembangan Venezuela menarik untuk diamati sebagai studi kasus negara yang ambruk karena jatuhnya harga minyak. Dengan total 297 miliar barrel, Venezuela negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, kini 80 persen rakyatnya berada di garis kemiskinan.

Kesalahan pertama negara ini ialah terlalu bergantung pada pendapatan dari minyak. Menurut Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), 95 persen pendapatan ekspor Venezuela berasal dari minyak.

Kesalahan kedua pemerintahan Venezuela menggelontorkan kebijakan populis untuk menyenangkan rakyat. Presiden Hugo Chavez yang berkuasa sebelumnya membuat kebijakan sosial menurunkan harga bahan makanan dan obat-obatan. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah mengambil alih lebih dari 1.200  perusahaan swasta. Karena harga jual yang murah, di bawah ongkos produksi dan perusahaan merugi, pemerintah lalu mengimpor barang-barang konsumsi yang dibiayai uang minyak.

Chavez bisa lolos mengambil kebijakan populis pada masanya karena harga minyak dunia melonjak diatas 100 dollar AS per barrel. Sementara saat kekuasaan bergulir ke Maduro, harga minyak dunia jatuh karena adanya teknologi produksi minyak serpih (shale oil) dan turunnya permintaan minyak dunia.

Ketidakstabilan politik

Takut kehilangan popularitas, Moduro tidak menghilangkan kebijakan subsidi, bahkan menaikkan gaji pegawai negeri 30 persen untuk menggalang loyalitas. Untuk membiayai defisit pengeluaran negara, pemerintah mencetak uang lebih banyak. Hal ini membuat nilai tukar mata uang jatuh sehingga impor hampir tak dapat lagi dilakukan.

Pangan dan obat kini langka. Inflasi meningkat 7 kali lipat, dan pengangguran hampir seperlima total penduduk. Masyarakat yang lapar dan miskin adalah mereka yang meminta perubahan. Ini juga juga terjadi di Venezuela.

Demonstrasi mewarnai kehidupan negara ini semenjak harga minyak terpuruk tahun 2014. Unjuk rasa semakin hari semakin ramai dan kadang diwarnai dengan kekerasan. Korban demonstrasi hingga kini mencapai lebih dari 100 jiwa, dengan ribuan orang luka-luka dan ditahan.

Alih-alih membuka dialog, Maduro mempertahankan posisinya dengan melakukan pemilihan suara yang tak disetujui oposisi. Rakyat yang tidak setuju membuat referendum simbolik dua minggu sebelum pemilihan suara berlangsung. Referendum ini bagaikan puncak dari protes atas kesengsaraan rakyat. Sejumlah 7,2 juta warga Venezuela ikut memilih dan di atas 90 persen menyatakan tak perlu ada Majelis Konstitusi serta menginginkan pemilu berlangsung secepatnya. Walau hasil dari referendum ini tak diterima pemerintah, oposisi bergerak untuk membangun pemerintahan bayangan.

Adanya pemerintahan bayangan dapat meningkatkan polarisasi masyarakat Venezuela yang jika berlarut dan menggunakan kekerasan dapat memicu perang sipil. Hal ini sepertinya disadari Maduro karena jumlah warga yang ikut pemilihan suara Majelis Konstitusi hanya 3,7 juta orang. Untuk menghindari perang sipil, Presiden Maduro memenjarakan pimpinan oposisi.

Ditangkapnya dua pemimpin oposisi membuat Caracas yang selama berbulan-bulan diwarnai demonstrasi seperti terdiam. Menteri Pertahanan Jenderal Vladimir Padrino Lopez dalam jumpa pers setelah penangkapan menyatakan bahwa ini adalah jalan agar negaranya tetap damai.

Solusi internasional

Militer Venezuela tampak berada di pihak Maduro. Padahal militer bisa menjadi alternatif penengah dalam krisis dengan membujuk Presiden agar mau melakukan pemilu dengan adil. Hal ini sampai sekarang tak terjadi karena petinggi militer diuntungkan dengan posisinya sebagai bodyguard pemerintah yang takut akan penggulingan kekuasaan oleh rakyat.

Kalau sudah begini, solusi internasional dapat menjadi jalan keluar. Dunia dapat menghadapi Venezuela dengan pendekatan hukuman dan penghargaan (stick and carrot). Hukuman diberikan dengan sanksi. Amerika Serikat telah menetapkan sanksi kepada Maduro dan 13 pejabat tinggi Venezuela lewat pembekuan aset dan pelarangan entitas AS berbisnis dengan mereka.

Adanya sanksi AS memosisikan Maduro setara pemimpin-pemimpin negara lain yang dianggap bermasalah, seperti Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Pemimpin Utama Korea Utara Kim Jong Un. Jika tidak jera, sebagai hukuman lanjutan agar Venezuela berubah, AS juga dapat menjatuhkan embargo ekonomi yang melarang pembelian minyak. Namun, hal ini
tak hanya merugikan pemerintahan, tetapi akan sangat memberatkan warga Venezuela karena AS adalah mitra dagang terbesar.

Negara-negara Amerika Latin, seperti Argentina, Meksiko dan Peru, juga menolak hasil pemilihan suara Majelis Konstitusi dan mengecam penggunaan kekerasan berlebihan terhadap demonstran. Peru mengajak menteri luar negeri negara-negara Amerika Latin bertemu 8 Agustus untuk membahas masa depan Venezuela. Konflik di Venezuela, akan berimbas dengan pencari suaka ke negara tetangga

Pendekatan lain yang dapat diambil adalah melalui penghargaan yang bisa diberikan kepada Presiden Maduro jika bersedia untuk mengizinkan berlangsungnya pemilu demokratis terbuka dan adil. Jika menang, posisi Presiden Maduro akan lebih kuat.

Jika takut pada kekalahan, Presiden Maduro dapat membuat perjanjian politik agar dia tidak diadili dan ditangkap. Bahkan, Presiden Maduro dapat merencanakan jalan keluar dari negaranya agar bisa diterima negara lain. Rusia, Kuba, Nikaragua, dan Bolivia yang selama ini mendukung Presiden Maduro mungkin bisa menjadi pilihan.

Fitriani, Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS)

 

Published in Harian Kompas, 5 Agustus 2017

Image courtesy of Kompas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.