Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia

Bab ini berisi pengkajian atas Tentara Nasional Indonesia (TNI) paskareformasi 1998. Meskipun transformasi dapat dikatakan relatif berhasil, TNI masih menghadapi berbagai tantangan dari dinamika nasional yang berubah. Tantangan-tantangan yang ada termasuk, namun tidak terbatas pada, persaingan institusional dengan Polisi Republik Indonesia (Polri) dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota TNI. Mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI akan sulit, jika tidak mau dikatakan mustahil untuk dilakukan, ketika infrastruktur kebijakan belum memadai, misalnya dengan belum adanya reformasi UU Peradilan Militer dan prosedur seleksi dan pemeriksaan untuk memegang posisi pejabat tinggi (vetting). Bab ini ditutup dengan rekomendasi kebijakan untuk membuat TNI lebih profesional.

Untuk mengutip:

Fitri Bintang Timur, ‘Tentara Nasional Indonesia dan Hak Asasi Manusia’, dalam Mufti Makaarim (ed.), Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan 2014, (Jakarta: IDSPS-DCAF, 2015), pp. 133-159.

Bab ini dapat diunduh di sini.

cover Almanak 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.